REGULASI TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

  1. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
  2. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
  3. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
  4. PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN TENTANG TATA KELOLA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
  5. PERATURAN KOMISI INFORMASI NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK

PERPRES TENTANG INFORMASI PUBLIK

  1. PERPRES NO.95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
  2. PERPRES NO.7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Kementerian Negara
  3. PERPRES NO.54 Tahun 2015 Tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika
  4. PERPRES No. 96 Tahun 2014 Tentang Rencana Pitalebar Indonesia 2014-2019
  5. —.—lampiran PERPRES No.96 Tahun 2014  (PITALEBAR) 
  6. PERPRES No. 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pelayanan Pengaduan Publik
  7. PERPRES No. 35 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia National Single Window
  8. PERPRES No. 41 Tahun 2008 Tentang Pengesahan Postal Payment Services Agreement (Persetujuan Layanan Pembayaran Pos)
  9. PERPRES No.40 Tahun 2008 Tentang Pengesahan General Regulations Of The Universal Postal Union (Peraturan Umum Perhimpunan Pos Sedunia)
  10. PERPRES No. 39 Tahun 2008 Tentang Pengesahan Universal Postal Convention (Konvensi Pos Sedunia) Beserta Final Protocol To The Universal Postal Convention (Protokol Akhir Konvensi Pos Sedunia)
  11. PERPRES No. 33 Tahun 2008 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio
  12. PERPRES No. 10 Tahun 2008 Tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia National Single Window
  13. PERPRES No.111 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal
  14. PERPRES No.77 Tahun 2007 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal
  15. PERPRES No. 29 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat
  16. PERPRES No. 62 Tahun 2006 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsiona Teknisi Siaran, Andalan Siaran, dan Adikara Siaran
  17. PERPRES No. 23 Tahun 2006 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat
  18. PERPRES No. Tahun  2005 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat
  19. PERPRES No.15 Tahun  2005 Tentang Perubahan  Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I  Kementerian Negara Republik Indonesia
  20. PERPRES No.10 Tahun 2005 Tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia
  21. PERPRES No.9 Tahun  2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia

KEPRES TENTANG INFORMASI PUBLIK

  1. KEPRES No.20 Tahun 2011 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Dewan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Nasional
  2. KEPRES No.5 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Dewan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Nasional
  3. KEPRES No.9 Tahun 2003 Tentang Tim Koordinasi Telematika Indonesia
  4. KEPRES No.50 Tahun 2000 Tentang Tim Koordinasi Telematika Indonesia