SERANG, – Komisi V DPRD Provinsi Banten melakukan rapat kerja dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Banten dalam rangka pembahasan evaluasi APBD Tahun Anggaran 2019 dan Pelaksanaan Program Kegiatan Tahun Anggaran 2020 di Ruang Studio BPBD Provinsi Banten Rabu, (19/02/2020).

Pada rapat kerja tersebut, Komisi V DPRD Provinsi Banten menerima paparan dari Plt Kepala BPBD Provinsi Banten Kusmayadi. Dalam paparan Kusmayadi menyampaikan capaian dan kendala kinerja BPBD Provinsi Banten dalam memanajemen dan menanggulangi bencana yang telah terjadi beberapa waktu lalu seperti bencana banjir bandang di Kabupaten Lebak, tsunami di pesisir pantai Selat Sunda, dan gempa bumi di Kabupaten Lebak.

Ia juga mengatakan bahwa saat ini BPBD Banten telah memiliki call centre dilengkapi delapan layar pemantau serta dapat di akses selama 24 jam. “Kita sudah mempunyai call center (0254) 7921283. Di ruang call center sudah disiapkan delapan layar dengan petugas pemantau selama 24 jam,” ujarnya.

Kusmayadi menjelaskan, permasalahan yang ada di BPBD saat ini yaitu kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM). Oleh karena itu, untuk memaksimalkan kinerja BPBD dirinya berharap ada penambahan Aparatur Sipil Negara (ASN). “Kami inginnya penambahan ASN di BPBD. Namun karena itu kewenangan pusat, untuk mengantisipasinya kami pekerjakan TKS (Tenaga Kerja Sukarela),” ujarnya.

Ditempat yang sama, Ketua Komisi V Muhammad Nizar meminta agar BPBD Banten membenahi fasilitas media informasi serta pengadaan buffer stock logistik. Ia mengaku, DPRD Banten akan mendorong penganggaran di BPBD Banten untuk program tersebut.

“Kedepannya BPBD akan menyiapkan buffer stock tersebut, bersumber APBD karena selama ini buffer stock hanya bersumber dari BNPB. Mengenai support anggaran, BPBD akan menyusun RAB dan DPRD akan mensupport,” katanya.

Sementara itu, Anggota DPRD Komisi V DPRD Banten Iif Makmur berharap Pemerintah dapat memfasilitasi proses pembelajaran siswa terdampak banjir di Kabupaten Lebak, terlebih sebentar lagi akan menghadapi Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK).

“Selamatkan dulu pendidikan. Jangan sampai Anak-anak terlantar untuk menerima proses pembelajaran,” ucap Iif Makmur

Iif menjelaskan, dengan rusaknya bangunan sekolah dimungkinkan aktifitas kegiatan belajar-mengajar terganggu, untuk itu pihaknya akan mendorong dalam memaksimalkan fasilitas sekolah dengan terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

“Kita akan dorong agar fasilitas sekolah bisa maksimal, Pemprov Banten sudah menyiapkan hal tersebut,” ujarnya.

Iif juga meminta agar Pemprov Banten segera turun tangan untuk menyelesaikan persoalan pendidikan yang menimpa korban banjir di Kabupaten Lebak.

“Pemerintah harus mendahulukan perbaikan di sektor pendidikan, jangan sampai menelantarkan anak-anak untuk proses pembelajaran dan proses UNBK,” ujarnya.

Anggota DPRD Banten Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Lebak tersebut berharap pendidikan di Lebak khususnya daerah yang terken banjir bandang bisa kembali maksimal sehingga ketika UNBK tidak ada hambatan dalam menjalankan tugas-tugas pendidikannya. (Elsa/Bid. Infodok)

Source link